Diduga Mark Up, Pembangunan MCK di Desa Lepar Samura Perlu Ditinjau Kejari Karo

KARO - Pembangunan fasilitas Mandi Cuci dan Kakus (MCK) di Desa Lepar Samura, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo yang dituding tidak rasional bakal berlanjut ke aparat penegak hukum (APH).

Pasalnya, sejumlah warga yang terkesan 'Dikibuli' atas ketidaktransparanan kepala desa dalam penggunaan alokasi dana desa (ADD), akan siap 'Bernyanyi' ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo bila diperlukan.

Baca juga: Cucun Ahmad Syamsurijal Soroti Minimnya Anggaran Penanganan Perkara di Pengadilan

"Kami siap melaporkan kasus ini secara resmi ke kejaksaan. Jaksa bisa lihat sendiri pembangunan MCKnya. Orang awam saja pasti bilang gak sesuai lagi. Luasnya yang tak seberapa itu, masa bisa habiskan dana hingga ratusan juta, " ketus Ginting.

Baca juga: Pembangunan Blok Hunian Baru Selesai, Tim PPL Ditjen PAS Tinjau Hasil Pembangunan

Menurutnya, aparat penegak hukum (APH) segera turun ke lokasi pembangunan tiga unit MCK yang 'Ecek-ecek' itu. Jika dilihat dari luas bangunan dan pagu anggarannya, diduga ada terjadi mark up (Penggelembungan) harga bahan material.

"Saya minta, kejaksaan segera turun ke desa. Karena pembangunannyapun, hingga saat ini belum juga selesai. Jadi tolong, pihak kejaksaan dapat menyelidiki semua proyek infrastruktur di desa, " ungkapnya, Rabu (11/12-2024).

Baca juga: Adde Rosi Minta Peran Balai Pemasyarakatan Lebih Dimaksimalkan

Sementara, ditempat terpisah, warga desa lainnya yang mengaku bermarga Tarigan (52) dan Sembiring (45) mulai turut bersuara soal dugaan proyek pembangunan desa yang fiktif.

"Nanti akan saya jelaskan semuanya. Bukan hanya pembangunan MCKnya ini. Ada juga pembangunan pipanisasi dan beberapa proyek lagi yang diduga diktif di tahun 2023. Nanti ketemu di Kabanjahe saja, biar enak cerita, " ujar Tarigan kepada wartawan melalui telepon seluler.

Baca juga: Tokoh Papua Ajak Masyarakat Dukung Penegakan Hukum Untuk Penanganan Korupsi di Tanah Papua

Terpisah, Kepala Desa Lepar Samura, Rio Karo Sekali, Rabu (11/12-2024) siang yang dikonfirmasi tim media di Kabanjahe mengatakan jika segala kegiatan di desa yang menggunakan dana desa selalu  melibatkan warga.

"Semua kita libatkan, gak ada yang kita tutup-tutupi. Anggaran bangunan MCK itupun dihitung oleh konsultan, " ujarnya singkat dengan raut wajah agak tertekan.

Baca juga: Bertemu Ketua DPD RI, Sekar Perhutani Minta Kementerian LHK Batalkan SK 287/2022

Ketika disinggung soal diduga adanya 'Fee' atau setoran pertanggungjawaban alokasi dana desa (ADD) ke pihak kecamatan. Ia hanya diam, seperti ragu untuk menjawab.

Gestur tubuh dan mimik wajahnya tampak gelisah. Sambil bersender ke kursi, ia menarik napas dalam-dalam dan kedua tangannya diangkat sembari memegang kepalanya.

Sehingga dari gestur tubuhnya itu, ia tak berani atau takut menjawab soal adanya 'fee' ke Camat, yang diduga besarannya sampai Rp.15 - 20 juta per sekali alokasi ADD.

(Anita Theresia Manua)